Upaya yang dilakukan Dandung, tersangka kasus korupsi pengadaan buku ajar di Rembang Jawa Tengah mengajukan pensiun dini – - setelah menjadi tersangka– sudah sering dilakukan oleh para pendahulunya diberbagai daerah. (baca: Pensiun Dini Modus Baru PNS Bermasalah)
Perilaku yang satu ini tentu bukan tanpa alasan dan pastinya sudah direncanakan dengan seksama. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik ini, merujuk PP 4/1966 (kalau sudah ada aturan barunya bisa di share) seorang PNS akan diberhentikan secara tidak hormat jika dipidana penjara (yang telah berkekuatan hukum tetap) dengan ancaman hukuman
lebih dari empat tahun. Ini diatur dalam Pasal 8 terhadap jenis tindak pidana umum. Wah, kalau untuk kasus pidana korupsi bisa semakin berat aturannya.

Artinya, mereka tidak akan memperoleh hak pensiun sebagaimana PNS terhormat (hanya pembeda istilah untuk yang bermasalah, hehehehe…).
Nah, agar tidak bernasib demikian, mereka buru buru mendahului lewat pensiun dini.

bedakan ya pensiun dini dengan mengundurkan diri sebagai perasaan malu karena tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Karena yang pertama hanya takut miskin, sedangkan yang kedua jempol, karena tahu diri namanya.

Ada kekhawatiran saya, jika modus pensiun dini model beginian dibiarkan. PERTAMA, itu solusi nikmat yang bisa di contoh para yunior. Bersalah, merugikan negara, bebas dari penjara bisa nyoret tiap bulan. Hmmmm….
Klu ukurannya cuma usia dan masa kerja, rata2 pejabat pelaku korupsi ya pasti memenuhi syarat. Sebab rata rata mereka sudah duduk sebagai kepala dinas atau badan, asisten sekda, bahkan sekda. Artinya pasti sudah tua tua dikit dan kerja sudah lama…

Yang KEDUA, sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan upaya pemiskinan koruptor. Itu… loo.., yang meskipun oleh KPK bukan pelanggaran HAM, namun oleh sebagian orang sebaliknya.

Jadi inget kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Begini katanya, Baca entri selengkapnya »

Oleh : Firmansyah*)

KPK mendefinisikan Whistleblower sebagai seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
Sebagai salah satu cara mengurai benang kusut kasus korupsi, keberadaan seorang whistle blower sangatlah strategis.
Sayangnya, peran whistle blower di Indonesia BELUM mendapatkan tempat. Peniup peluit belum mendapatkan perlindungan hukum, seperti di Amerika Serikat atau Australia.

Dalam buku terjemahan berjudul Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional karangan Jeremy Pope (2003) disebutkan, pekerja yang tahu tentang pelanggaran dalam tempat kerja dihadapkan pada empat pilihan, yaitu berdiam diri, melaporkan kekhawatiran melalui prosedur internal, melaporkan kekhawatiran ke lembaga luar, misalnya pengawas, atau membeberkan hal itu ke media massa.

Dalam kasus yang menimpa Dandung, (jika dibenarkan oleh perangkat hukum yang mengatur soal ini) pihak kejaksaan layak memberikan perlakuan khusus terhadap tersangka. Kejaksaan harus menempatkan Dandung pada posisi strategis demi membongkar mata rantai kasus korupsi yang terjadi.

Bukan tanpa alasan, karena publik sudah terlanjur yakin, bahwa persoalan korupsi merupakan satu sistem mata rantai yang saling terhubung. Dugaan adanya pihak pihak lain yang terlibat dalam kasus Dandung harus diungkap. Selain untuk memenuhi rasa keadilan, tentu publik juga berharap agar kasus ini tuntas dan aparat penegak hukum bukan hanya tajam kebawah saja.

Kita semua juga sangat berharap, tersangka berani terbuka, cerita apa adanya. Berbagi beban dengan pihak pihak yang terlibat. Sebagai pengguna anggaran tentu tersangka sangat memahami misteri dan seluk beluk kasus yang sedang menimpa.

Sebagaimana diberitakan, setelah menjadi buron, akhirnya pada Senin (2/9) Dandung menyerahkan diri. Dandung Dwi Sucahyo ditempatkan pada kamar nomor 2 blok khusus tindak pidana korupsi (Tipikor), berukuran 3 x 4 meter. Bersebelahan dengan Baca entri selengkapnya »

Animo masyarakat terhadap lowongan CPNS sangatlah tinggi. Prestise mungkin yang menjadikan alasan mereka.

Ingin tahu informasi TENTANG penerimaan CPNS di Rembang, baca di :

CPNS REMBANG

SELEKSI CPNS DI REMBANG

Pastinya sampai tulisan ini dibuat, Pemkab Rembang Baca entri selengkapnya »

PENERIMAAN CPNS REMBANG, SEBUAH CATATAN KELABU

Peneliti senior Indonesia Corruption Watch
(ICW), Febri Hendri, menyatakan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) rawan praktik suap.Oleh karena itu, harus ada pengawasan dalam proses seleksi.

“Praktik suap pasti ada, tinggal prosedur penerimaannya diawasi,” kata Febri dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta, Minggu (1/9).

Menurutnya, jika ada praktik suap dalam proses penerimaan CPNS maka ICW akan segera melakukan investigasi. “Kalau ada bukti maka akan dilanjutkan ke tindak pidana,” Baca entri selengkapnya »