Maraknya Penjualan Air Bersih di Kabupaten Rembang, Kepentingan Ekonomi yang Abaikan Lingkungan

Posted: 21 November 2011 in ekonomi, opini
Tag:, , ,

Sudah menjadi rahasia umum bahwa air bersih menjadi salah satu penyebab buruknya pertanian di Kabupaten Rembang. Jangankan untuk bertani, untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja warga masih kesulitan mencari air bersih. Disisi lain, daerah-daerah yang menjadi kantong sumber air bersih (yang jumlahnya sangat sedikit) di Kabupaten Rembang banyak dieksploitasi untuk kepentingan diluar pertanian dan pemenuhan air bersih rumah tangga. Logis memang, karena nilai ekonomis penjualan air bersih kepada perusahaan jauh lebih menguntungkan daripada untuk pertanian dan kebutuhan rumah tangga. Begitupun, sah-sah saja seseorang yang memiliki lahan yang bisa mengeluarkan air bersih dengan kualitas yang bagus menjualnya sesuai dengan keinginan. Persoalannya akan menjadi lain ketika eksploitasi tersebut berimbas pada masyarakat sekitar.

Hampir setahun yang lalu ada demo yang dilakukan warga di sebuah desa di Kecamatan Kragan terkait pengambilan air bersih—Air Bawah Tanah (ABT) oleh seorang warga yang dijual untuk perusahaan pembenihan dan perusahaan lainnya. Demo yang berakhir dengan penutupan sumur ABT salah seorang warga  oleh masyarakat tersebut didasarkan kekhawatiran bahwa pengambilan air itu berdampak pada hilangnya sumber air sumur warga. Disamping itu dikhawatirkan akan mengakibatkan intrusi air laut dikarenakan lokasi desa setempat yang memang dekat dengan laut serta buruknya kualitas air lahan pertanian mereka.

Demo mereka memang tidak didasari oleh sebuah kajian ilmiah tentang dampak nyata pengambilan/eksplorasi air bersih, akan tetapi lebih pada dampak yang mulai dirasakan oleh warga. Seperti semakin sulitnya mencari sumber air di daerah sekitar untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Sumur warga yang cepat asat–meskipun kemarau belum sampai pertengahan.

Setahun telah berlalu, eksploitasi sumur yang pernah didemo warga tersebut kembali dilakukan oleh pemiliknya. Hal ini dibuktikan dengan mondar-mandirnya kendaraan tangki air bersih mengangkut air dari lokasi tersebut serta dibangunnya bak penampung air yang cukup megah dan besar di lokasi yang memang agak tertutup.

Ada satu pertanyaan besar dari warga, apakah pelaku usaha jual beli tersebut sudah mengantongi ijin. Mengingat usaha yang satu ini memiliki dampak yang tidak sepele bagi lingkungan sekitar, utamanya bagi ketersediaan sumber air.

Setahu penulis, mekanisme pengurusan ijin (apapun) itu tidaklah gampang. Ada tahapan yang meski dilalui oleh pelaku usaha. Harus ada ijin lokasi, ijin HO, ijin prinsip dan lainnya. Tahapan-tahapan itu dilakukan bukan untuk mempersulit usaha, akan tetapi agar usaha yang dijalankan tersebut benar-benar layak, tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan kesinambungan ekosistem serta bisa diterima oleh semua pihak.

Kalaupun sudah ada ijinnya tentu warga sudah mengetahui, mengingat untuk ijin HO selalu didahului oleh kesepakatan warga yang berada disekitar lokasi usaha dengan membubuhkan tandatangan pada dokumen tertentu sebagai bentuk persetujuan.

Atau malah memang sudah benar-benar ada ijinnya yang dikeluarkan oleh institusi resmi pemerintah dengan cara nilep warga masyarakat sekitar. Sungguh naïf jika ini yang terjadi.

Terlepas dari siapa institusi yang berwenang mengeluarkan ijin ABT (baik Pusat, Provinsi atau Kabupaten), Pemerintah Kabupaten Rembang sudah sepatutnya berhati-hati dalam mengawal ijin ini. Harus ada observasi, kajian penyesuaian dengan peruntukan sebagaimana dokumen RTRW Kabupaten Rembang dan uji laboratorium yang serius dan obyektif. Pemberi ijin tidak boleh berpikir hanya untuk saat ini, tetapi pertimbangan-pertimbangan kelestarian lingkungan dimasa yang akan datang (dalam hitungan puluhan tahun) harus menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan.

Ijin yang dikeluarkan sembarangan membuka kemungkinan munculnya usaha-usaha baru  sejenis. Hal ini akan membutuhkan “energi” yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, karena disamping akan membuat kabupaten ini semakin “kering”, (sebagai akibat penjualan air keluar daerah demi kepentingan ekonomi sesaat dan segelintir orang), juga jika suatu saat ada pembenahan sebagai akibat “kesalahan” dalam pemberian ijin, atau parahnya kalau ada klaim kolektif dari masyarakat yang bersifat destruktif.

Jika perijinan ABT ini diabaikan akan menjadi persoalan yang serius sebagaimana masalah ABT yang berada dikota-kota besar di Indonesia yang mulai berdampak pada buruknya kualitas lingkungan hidup. Biaya recovery lingkungan akan menyedot APBD yang tidak sedikit.

Sebagai anak bangsa, setiap kita punya kewajiban menjaga negeri ini. Kritik konstruktif harus menjadi salah satu pertimbangan pembuat kebijakan. Sehingga daerah kantong air bersih yang sedikit jumlahnya ini dapat kita hemat. Digunakan dengan tepat untuk kesejahteraan seluruh warga Rembang. Janganlah kepentingan ekonomi sesaat menyisakan penderitaan generasi kita dimasa mendatang, utamanya rusaknya lingkungan sebagai akibat semakin rendahnya kualitas air bersih.

Komentar ditutup.