Perangkat Desa

Posted: 21 November 2011 in pojok obrolan, politik
Tag:, , , ,

Pagi ini seperti biasa, kalau sudah kumpul-kumpul dengan “pakar-pakar lokal” sidang mulai dibuka…..(kayak anggota dewan kita yang terhormat saja ya).

“Saya heran saja, kok Pemerintah menuntut para pejabat desa untuk ngantor tiap hari’, celetuk Pak Dhe Han mengawali pembicaraan. “dengan honor yang hanya 250 ribu rupiah perbulan yang itupun tidak bisa diterimakan tiap bulan”, tambahnya.

“wah Jenengan ini kok ada-ada saja Dhe, lagi pula dapat informasi dari mana, wong jenengan tiap hari hanya disawah, bergulat dengan cangkul dan bajak”, kata mas Yanto.

“kemarin Dhik Yanto, pas acara pelantikan perangkat desa, bapak-bapak yang dari kecamatan itu yang bilang”, jawab Pak Dhe Han.

“Lho kan wajar toh Dhe, namanya juga abdi negara harus melayani masyarakat, sehingga harus selalu ditempat kalau ada masyarakat yang membutuhkan”, jawab mas Hery. Sambil nyruput segelas kopi.

“tapi apa ya cucuk to Mas, trus anak istrinya makan dari mana”, kata Pak Dhe Han.

“Jenengan lupa ya Dhe, gaji mereka yang sebenarnya bagi perangkat kan bengkok to Dhe”, jawab  Mas Hery.

Sambil menyalakan rokok Yanto menambahkan, “bener tuh Dhe kata Mas Hery, Pemerintah sudah menggaji mereka dengan bengkok”

“weleh-weleh, sampeyan-sampeyan  iku rak durung tau nang sawah, cekakke belum pernah mengerjakan sawah toh, kalau perangkat desa itu harus melayani masyarakat dengan dikantor terus, kapan mengerjakan sawahnya”, jelas Pak Dhe Han.

“lagi pula sekarang modal untuk mengerjakan sawah besar, hasil belum tentu, yang terpenting tanah bengkok didesa kita ini tidak subur, tidak ada irigasi teknis, paling-paling hanya nunggu hujan dari langit agar bisa ditanami”, kata Pak Dhe Han.

“wadu-waduh, lagi serius banget nih”, sela mas Yudi sambil menyandarkan sepeda CB tuanya. “bahas apaan nih”, lanjutnya.

“tidak terlalu serius Mas Yud, ini lo ngomongke perangkat desa yang baru dilantik kemarin lusa”, sahut Hery.

“lo emangnya kenapa, ada yang salah, atau ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima dengan hasil pencalonan”, jawab Yudi disela-sela memesan secangkir kopi.

“ini lo Dik, soal tuntutan ngantor tiap hari yang tidak sebanding dengan gaji mereka”, jawab Pak Dhe Han setengah menjelaskan.

“kita ini selalu jadi korban pemaksaan kebijakan Pemerintah yang tidak membumi Dhe”, jawab Yudi. “maksudnya?”, sahut hery, Pak Dhe Han dan Yanto hampir bersamaan.

“Dulu kita punya perangkat desa dengan nama seperti bayan, kamituwo, modin, carik, nama-nama itu lebih familier di masyarakat kita”, lanjut Yudi sambil nyruput secangkir kopi. “sekarang diganti ada kaur. Pemerintahan, kaur. Pembangunan, Kaur. Kesra, Sekdes dan lain-lainnya. Parahnya penggantian nama-nama itu disertai tuntutan agar mereka-mereka seperti pejabat-pejabat yang ada di kecamatan dan kabupaten yang ngantor tiap hari. Kayaknya para pemimpin kita lupa, ada kearifan lokal yang harus dipertahankan sebagai ciri khas penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa. Dengan aparatur desa seperti yang dulu semuanya baik-baik saja. Masyarakat bisa meminta pelayanan tidak harus di kantor, tapi bisa dirumah sambil njagong, silaturrahim, toh tidak ada masalah. Bukannya itu menunjukkan bahwa kita itu bangsa yang rukun, suka bersilaturahhim. Tidak perlu ada belenggu-belenggu birokrasi yang kadang-kadang njlimet dan njelehi. Lagi pula tuntutan pemerintah agar aparat desa standby di kantor apa ya rasional. Berapa sih gaji yang diberikan kepada mereka. Kalau Cuma bengkok dengan kualitas yang jelek seperti didesa kita ini, berapa duit yang bisa di hasilkan oleh pemegangnya. Belum lagi kapan mereka bisa mengerjakan sawah kalau harus ndoglog di kantor dari jam tujuh sampai setengah empat. Pakai kuli buat ngerjakan sawah, uang dari mana. Buat makan saja harus bon sana-sini. Makanya, jangan heran bahwa tunggakan pembayaran pajak warga seringnya tinggi dan itu terjadi pada perangkat sebagai petugas penarik. Ya biasalah buat nambeli butuh dulu”, terang Yudi.

“ckckckck…..”, celetuk Pak Dhe Han sambil geleng-gelengkan kepala.

Yudi melanjutkan ,” seperti Sekertaris Desa yang harus PNS, akhirnya juga menimbulkan polemik. Perangkat lainnya jadi iri menuntut status keperangkatan mereka juga jadi PNS. Desa yang tidak memiliki PNS jadi masalah tersendiri. Seperti di Rembang, ada 60 desa yang belum ada Sekdesnya. Begitu pernyataan Wakil Bupati kita pada acara di pendopo Kabupaten Rembang beberapa waktu lalu. Angka itu akan terus bertambah, mengingat beberapa tahun lagi banyak Sekdes yang sudah pensiun, karena usia pengagkatan mereka sebagai PNS banyak yang mendekati pensiun. Belum lagi masalah bengkok mantan Sekdes yang diangkat jadi PNS, sangat rawan dengan nuansa korupsi. Penjualan bekas bengkok Sekdes oleh oknum kepala desa menambah sederetan masalah di Kabupaten Rembang. Seperti di Kecamatan Sarang beberapa waktu yang lalu. Itu baru yang muncul ke publik, belum yang tidak diketahui oleh publik. Kalau latar belakangnya untuk perbaikan pengelolaan administrasi desa yang selama ini amburadul kan tidak harus melaui kebijakan mengangkat Carik jadi Sekdes yang PNS. Bangsa kita itu sukanya mengada-ada dan tidak suka menguri-uri yang sudah ada. Mbok ya Sekdes ynag sudah ada saja yan dibina sebagai penjaga gawang penertiban administrasi desa, tidak perlu merubah status mereka.

“bener sampeyan Mas Yud”, kata Pak Dhe Han sambil mengangguk-anggukkan kepala..

“Entahlah, sampai kapan bangsa kita ini jadi kelinci percobaan  para pemimpinnya”, kata Yudi mengakhiri pembicaraan.

Komentar ditutup.