Revitalisasi Kelembagaan dan Profesionalisme PNS, Kapan?

Posted: 11 Desember 2011 in opini, sosial budaya
Tag:, , ,

Enam (6) tahun yang lalu tepatnya medio 2005 saya terlibat dalam sebuah perhelatan yang bertajuk Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas Aparatur Daerah yang digelar di lantai IV gedung Setda Rembang. Acara yang digelar oleh Bagian Kepegawaian Setda kabupaten Rembang (sekarang berubah nomenklaturnya menjadi BKD) tersebut melibatkan pejabat esselon III dan IV dinas/instansi (SKPD) se-Kabupaten Rembang serta Tim Analis Jabatan. Bimtek yang berlangsung selama 3 hari itu sempat membuat saya canggung dan ragu. Canggung, ya secara pangkat dan golongan ruang saat itu saya masih jauh dari jabatan esselon IV sekalipun. Sementara itu keraguan saya juga bukan tanpa alasan, mengingat selama ini sudah berapa diklat, seminar, pelatihan, workshop, diskusi, bimtek dan acara sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (termasuk Rembang) dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS (yang kadang menyerap dana APBD tidak sedikit) tidak membawa dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan kualitas SDM birokrasi (PNS) kita.

Harus diakui, dalam kurun waktu yang cukup lama (sejak Indonesia kita tercinta ini merdeka sampai sekarang) untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas SDM kita ini, kita belum mampu berbuat banyak. Indikasinya secara mudah dapat kita lihat dari kualitas SDM birokrasi ini yang dari dulu selalu menyisakan masalah, baik dari proses awal rekrutmen sebagai CPNS sampai dengan ketika sudah menjadi PNS (pengembangan karir).

Menurut pandangan sederhana saya, selama ini tidak ada pembedaan (perlakuan) yang jelas antara PNS yang berkualitas dan tidak berkualitas. Antara PNS yang benar-benar bekerja dan asal-asalan kerja. Antara PNS yang memiliki kemapanan kualitas akademis maupun PNS yang hanya karena faktor bejo sehingga mengantarkannya menjadi PNS. Gaji mereka hanya dibedakan oleh pangkat dan golongan ruang (yang perolehannya kadang menyisakan “konflik”).  Sementara itu tidak adanya regulasi yang berkualitas dan konsisten dalam pengaturan kenaikan golongan, sehingga kenaikan golonganpun tetap akan mulus dan lancar, asal 4 (empat) tahun pasti naik golongan, berprestasi atau tidak, sepanjang tidak melakukan hal-hal yang ekstrem selama menjadi PNS.

Tidak adanya reward yang jelas dan adil bagi PNS yang berprestasi serta punishment yang memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran disiplin PNS. System karir yang tidak jelas (dengan tidak bermaksud membandingkan) sebagaimana temen-temen kita di TNI/Polri dan kesejahteraan yang tidak ujung ada solusi menjadi permasalahan yang butuh keseriusan pejabat pembina kepegawaian daerah (Bupati) dan Pemerintah.

Ada 2 oleh-oleh berharga dari bimtek tersebut, yang saat itu seperti angin segar bagi PNS atau semua pihak yang menginginkan perubahan dibidang kepegawaian dan terlebih ada secercah harapan agar persoalan-persoalan yang saya sampaikan diatas bisa teratasi.

Agenda yang semestinya sudah terealisasi pada tahun 2006 itu adalah: pertama, Klasifikasi Jabatan PNS. Klasifikasi jabatan PNS adalah pengelompokkan tingkat jabatan berdasarkan nilai bobot suatu jabatan. Bukan hanya jabatan managerial (structural) yang kita kenal selama ini, akan tetapi juga jabatan non managerial yaitu tugas yang dilaksanakan oleh pemegang jabatan yang bersifat teknis/operasional, seperti mengetik, mengagendakan dan menghitung. Klasifikasi jabatan PNS ini nantinya akan menjadi salah satu parameter untuk penggajian karena gaji didasarkan atas beban kerja. Indikatornya adalah tanggungjawab, kompleksitas, pengetahuan dan ketrampilan. Semakin tinggi bobot indicator, semakin besar penghargaan (gaji) yang diterima oleh PNS. Penerapan klasifikasi jabatan diharapkan akan menepis anggapan negatif bahwa PNS pinter bodho sama saja. Hal ini tentu sesuai dengan amanat UU tentang kepegawaian yang menyebutkan bahwa setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya. Gaji yang adil dan layak harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga PNS dapat memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Kedua, Standar Kompentensi Jabatan Struktural PNS. Setiap jabatan harus memiliki kompetensi yang jelas, sehingga setiap PNS yang akan menduduki suatu jabatan harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dimaksud. Jabatan ibarat kursi dengan segala persyaratan bagi para calon yang mendudukinya.

Jika kedua hal tersebut dilaksanakan, maka dampak yang diharapkan adalah: pertama, system karir menjadi jelas dan terukur, karena pendekatan yang digunakan adalah profesionalisme bukan kedekatan; kedua, pejabat karir tidak lagi menjadi komoditas politik bagi pejabat politik (bupati) untuk memuluskan kepentingannya. Diharapkan bukan like dan dislike lagi yang menjadi bahan keputusan/pertimbangan untuk memposisikan PNS pada jabatan tertentu, melainkan profesionalisme. Ketiga, netralitas PNS bukan lagi menjadi mimpi, sehingga PNS tidak lagi terkotak-kotak dalam ikatan kepentingan elit politik (local). Keempat, optimalisasi jabatan. Tidak ada lagi jabatan yang keberadaannya dipaksakan demi menyelamatkan pejabat yang tidak tertampung dalam SOTK (yang selalu mengalami perubahan sangat dinamis). Sehingga revitalisasi kelembagaan yang bercirikan ramping struktur dan kaya fungsi yang selama ini digaungkan bukan hanya dalam tataran mimpi dan ide.

Begitu pula konsepsi zero growth yang pernah digaungkan awal reformasi (akan menjadi harapan baru), tidak demikian adanya. Kepentingan elit tertentu menelurkan kebijakan rekrutmen CPNS besar-besaran, yang berimplikasi pada membengkaknya belanja untuk aparatur dan semakin tidak jelasnya pengembangan karir PNS. Kondisi ini diperparah karena belum berfungsinya BKD sebagai human resources development professional, melainkan hanya sebagai lembaga “stempel” elit tertentu.

Enam (6) tahun sudah berjalan, kalau saya tidak salah duga, dengar, lihat dan salah menganalisa, sampai saat ini belum ada tanda-tanda merealisasikan oleh-oleh bimtek akbar dan penuh harapan dengan biaya besar tersebut. Entah sampai kapan?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s