Guru, Dilema antara Sertifikasi dan Profesionalisme

Posted: 13 Desember 2011 in opini, pendidikan
Tag:, ,

Demonstrasi besar-besaran dimasa lalu (yang dilakukan oleh guru) telah menghapus secara alamiah sebuah slogan “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa”. Karena pemerintah telah berupaya memberikan sedikit “imbalan” tanda jasa bagi guru melalui alokasi APBD/N  yang cukup besar bagi dunia pendidikan, diantaranya perbaikan kesejahteraan guru melalui sertifikasi guru. Tentunya ini bukanlah sebuah reward tanpa konsekuensi. Dengan “fasilitas-fasilitas” tersebut mestinya beban/tanggungjawab moral seorang guru atas profesinya semakin berat, sehingga  seorang guru dituntut serius dalam menjalankan profesinya (professional). Disamping itu kebebasan akses terhadap teknologi informasi membuat orang tua murid semakin peduli dan memiliki tuntutan yang tinggi terhadap proses belajar  anak disekolah. Hal ini seharusnya ditanggapi positif dari pihak sekolah (guru) untuk lebih aktif dan kreatif melakukan perbaikan kualitas dan menjalin komunikasi timbal balik dengan orang tua dan masyarakat demi perbaikan kualitas pendidikan kita.

Diakui atau tidak, pasca otonomi daerah, pengelolaan guru berstatus PNS ditangan pemerintah daerah masih dilingkupi beragam persoalan.

Mulai minimnya akuntabilitas pada proses rekrutmen, rendahnya kompetensi dan profesionalisme, hingga kesenjangan distribusi. Disisi lain, jaminan kebebasan berserikat atau afiliasi organisasi serta politisasi birokrasi pendidikan ditingkat lokal menjadi persoalan tersendiri.

Persoalan akuntabilitas, antara lain tercermin dari masih adanya permasalahan dalam rekrutmen CPNS di berbagai daerah. Hasil rillis Kementerian PAN dan RB, praktek kecurangan pada proses rekrutmen CPNS pada tahun 2010 sedikitnya terjadi pada 47 kabupaten/kota  yang tersebar di sebelas provinsi (mungkin juga di Rembang???).

Jika guru PNS berjumlah sekitar 2,9 juta dari hampir 4 juta PNS di seluruh Indonesia (presentase perbandingn jumlah ini hamper sama di tingkat kabupaten), dapat diasumsikan bahwa problem akuntabilitas tersebut juga terjadi pada proses rekrutmen guru. Jumlah itu belum termasuk guru honorer yang dengan berbagai cara berebut antrean kursi PNS.

Terkait dengan rendahnya kompetensi guru dan profesionalisme guru, banyaknya karya tulis asli tapi palsu (aspal) alias plagiat bisa menjadi salah satu indikasi. Jika diteliti lebih dalam, sepanjang proses sertifikasi guru, sebenarnya banyak karya ilmiah guru hasil pesanan dari rental computer dan jasa pengetikan lainnya.

Diluar itu, karya ilmiah yang juga menjadi syarat dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional guru diduga banyak persoalan. Kasus 1.280 guru pemilik karya ilmiah aspal di Riau yang terungkap tahun lalu bisa jadi hanyalah salah satu puncak gunung es problem kompetensi dan profesionalisme guru.

Sementara itu kesenjangan distribusi guru jelas sangat terasa jika kita membandingkan jumlah guru di Jawa dan luar Jawa. Sehingga penataan dan pemerataan guru menjadi sebuah keniscayaan. Meski terkesan sepele, problem kebebasan berserikat dikalangan guru juga menjadi persoalan tersendiri. Afiliasi guru masih cenderung dihegemoni oleh salah satu organisasi.

Pengelolaan guru didaerah juga masih diwarnai politisasi pendidikan ditingkat lokal. Seiring dengan pelaksanaan PILKADA langsung praktek politisasi guru dapat dilihat dengan kasat mata diberbagai daerah (Rembang…..??). Guru masih menjadi komoditas yang empuk untuk memuluskan seseorang menuju jabatan kepala daerah. Praktek mutasi/reshuffle/kocok ulang  aparat birokrasi pendidikan yang tidak didasarkan kapasitas dan kompetensi juga semakin marak. Jangan heran di Rembang atau kabupaten/kota lainnya banyak ditemui guru yang mampu menduduki jabatan manajerial (struktural) jauh dari komunitas keguruannya.

Artikel terkait : revitalisasi kelembagaan dan PNS

Komentar ditutup.