Situs Terjan Diselamatkan Melalui Perda Khusus

Posted: 15 Desember 2011 in Semua Berita, sosial budaya, WISATA

Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, akan menyiapkan peraturan daerah khusus tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai upaya untuk menyelamatkan situs peninggalan zaman megalitikum di Desa Terjan, Kecamatan Kragan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni di Rembang, Senin menjelaskan, Perda tentang RDTR merupakan turunan dari Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Rembang 2010-2030.

“Situs Terjan merupakan kawasan konservasi sebagaimana amanat Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang RTRW Rembang 2010-2030, sehingga kawasan itu dilindungi dan tidak diperuntukkan untuk penambangan,” kata dia.

Ia menyatakan penjualan lahan penyangga situs benda cagar budaya itu oleh warga pemilik lahan cukup disayangkan, meski tanah itu hak milik mereka.

“Pemkab berupaya membebaskan lahan penyangga Situs Terjan setelah menerima usulan (pembebasan) dari pemerintah desa setempat. Namun kemampuan anggaran membuat proposal itu tidak bisa direalisasi dalam waktu cepat,” kata dia.

Situs peninggalan zaman megalitikum di kawasan Bukit Selodiri, Desa Terjan, Kecamatan Kragan, terancam punah karena saat ini lahan penyangga situs tersebut telah dijual pemiliknya ke sejumlah pengusaha tambang.

Lahan penyangga situs tersebut seluas 8,5 hektare, namun saat ini hanya tersisa sekitar 0,25 hektare yang belum dijual oleh pemilik lahan ke pengusaha tambang.

Lahan seluas 0,25 hektare yang tersisa itu merupakan kawasan tempat peninggalan zaman megalitikum berupa arca-arca kepala binatang terbuat dari batu besar.

“Upaya yang bisa kami lakukan untuk mencegah peruntukkan lahan penyangga situs itu untuk penambangan, sementara dengan menyusun regulasi dan zonasi keruangan,” kata dia.

Hanya, Hamzah mengaku penyusunan Perda tentang RDTR akan memerlukan waktu cukup lama, karena rancangan sebuah peraturan daerah harus dilengkapi naskah akademik.

“Untuk menyikapinya, kami akan menyiapkan sebuah ketentuan hukum sebagai aturan antara berupa peraturan bupati. Perbup itu setidaknya akan memuat zonasi dan ke ruangan serta larangan peruntukan kawasan konservasi untuk penambangan,” kata dia.

Mengenai kesiapan regulasi setidaknya berupa perbup, Sekda hanya menyatakan akan dilakukan secepatnya.

“Kami berharap perbup tersebut lahir sebelum lahan penyangga itu diperuntukkan. Sementara untuk Perda tentang RDTR akan mulai disusun 2012,” kata dia. (Antara)

Komentar ditutup.