Otonomi Daerah, Munculkan Raja-raja Kecil di Daerah

Posted: 29 Desember 2011 in opini, politik

Munculnya “raja-raja kecil” (oligarki) didaerah pernah menjadi kekhawatiran diawal pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi. Tidaklah berlebihan kekhawatiran tersebut, karena pengalaman empiris menunjukkan bahwa setelah 10 tahun bergulirnya otonomi daerah mucul beberapa persoalan di daerah.
Pada UU No.32 Tahun 2004 yang kini menjadi payung hukum untuk otonomi daerah di Indonesia masih tak terlepas dari berbagai kekurangan, yakni terlalu dominannya kewenangan dan kekuasaan DPRD, lemahnya kewenangan dan kekuasaan Gubernur serta tidak kuatnya hirarki antara Gubernur dengan Bupati/Walikota yang berdampak pada lahirnya raja kecil di setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Kuatnya DPRD Kabupaten/Kota dan “tidak bisa diaturnya” Bupati/ Walikota praktis membuat pemerintah pusat juga tidak bisa mengatur dan memerintah pemerintah Kabupaten/Kota dengan bebas. Presiden pun hanya bisa memberhentikan secara sementara Kepala Daerah bila terjerat atau terlibat dalam kasus hukum. Selain itu bila merujuk pada wewenang pemerintah Provinsi (Ps.13 (1) UU 32/2004) dan wewenang pemerintah Kabupaten/Kota (Ps. 14 (1) UU 32/2004), terdapat banyak sekali tumpang tindih kewenangan diantara dua tingkat pemerintah ini. Tidak adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang tegas membuat –lagi-lagi- pemerintah Provinsi kembali mengalah dari pemerintah Kabupaten/Kota dengan dalih peran Gubernur hanya untuk membina, mengawas, dan mengkoordinir. Sehingga, lahirnya kesimpulan bahwa peran eksekusi dan implementasi terletak pada pemerintah Kabupaten/ Kota. Beberapa indikasi munculnya ‘raja-raja kecil” didaerah dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diantaranya:
Munculnya ‘disintegrasi’ di tingkat daerah.
Riuh gemuruh penuh euforia dari otonomi daerah di sambut dengan sangat antusias oleh berbagai kalangan, terutama kalagan elit politik dan tokoh masyarakat lokal yang ingin memanfaatkan kebijakan otonomi daerah di Indonesia dengan mengusulkan pemekaran daerah yang “seakan-akan” sangat mudah.
Jika siswa SD di tahun 90-an dapat dengan mudah menghafalkan jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonsia, saat ini para guru akan kebingungan saat ditanya mengenai jumlah daerah di Indonesia karena cepatnya pemekaran daerah. Provinsi yang dulu berjumlah 27 kini telah menjadi 33 dengan jumlah kabupaten/kota 483 (dan mungkin akan terus berkembang).
Satu hal yang perlu dirancang dengan seksama untuk menjaga kohesi (integrasi) daerah adalah skema ekualisasi yang dapat mengurangi dan bahkan menghapuskan disparitas antar daerah. Skema ekualisasi ini pada zaman Orde Baru pernah dilaksanakan yaitu melalui program Inpres dan kurang berhasil karena sifat sentralistiknya yang sangat dominan. Kebijakan membuat skema seperti ini harus diartikan secara luas dan dikaitkan dengan kebijakan politik yang menjadi dasar agar kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari mekanisme resolusi konflik yang dipilih oleh pemerintah.
Isu pemekaran ini mencuatkan beberapa persoalan didaerah: Pertama, disparitas perkembangan daerah. Daerah kini diberikan kesempatan untuk membuka jejaring investasi ke luar negeri secara langsung tanpa perlu melalui pemerintah pusat. Hal ini membuat pembangunan daerah menjadi sangat tergantung kepada kapasitas dari Kepala Daerah tertentu. Saat ini memang pemerintah pusat telah menaikkan hirarki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memungkin pemerintah pusat membantu investasi di daerah tertinggal. Kedua, pemekaran tanpa perencanaan. Isu ini yang sangat lekat menemani perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Sudahkah ada yang pernah menganalisis dengan logika ilmiah, apa alasan utama sebuah daerah dimekarkan serta sebenarnya berapa banyak daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota, Kawasan Otonomi Khusus) yang efektif dan efisien bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia? ataukah pemekaran yang terjadi hanya berdasarkan ego dan ambisi masyarakat lokal yang ingin memiliki kebebasan tersendiri karena merasa diperlakukan dengan tidak bijak oleh pemerintah pusat atau provinsi. Ketiga, perebutan sumber daya yang terbatas. Perebutan sumber daya manusia, alam, serta modal antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota merupakan implikasi dari bablasnya otonomi daerah yang di bangun bukan dari analisis sumber daya yang matang. Perebutan sumber daya ini membuat tidak harmonisnya hubungan antar pemerintah yang memungkin juga berdampak pada konflik di tingkat grass root.
Eksploitasi SDA yang berlebihan yang berdampak pada kerusakan lingkungan
Monopoli akses-akses vital yang berpotensi ekonomis
Buruknya kinerja birokrasi
PNS sebagai motor penggerak birokrasi cenderung tidak bisa jalankan fungsi dan perannya dengan baik. Hal ini disebabkan karena buruknya mekanisme rekrutmen dan pengembangan karir PNS di tingkat local. Mereka seringnya menjadi komoditas politik elit lokal. Disamping itu, keinginan yang kuat untuk mendapatkan keuntungan atas jabatannya, Kepala daerah sering mengabaikan regulasi yang sudah ada dalam membuat kebijakan.
Tak heran jika jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka, terdakwa hingga terpidana kasus korupsi cukup memprihatinkan. Berdasarkan data Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, hingga pertengahan 2010, total mencapai 125 kepala daerah dari 524 kepala daerah di Indonesia. Sementara itu ICW per 20 September 2007 mencatat ada 41 bupati yang bermasalah. Berikut daftarnya yang disusun menurut abjad provinsi:
1. Bupati Pandeglang, Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, status diambil keterangan
2. Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Ismet Mile, status tersangka.
3. Bupati Sarolangun, Jambi, Muhammad Madel, status diambil keterangan
4. Bupati Garut, Jawa Barat, Agus Supriadi, status tersangka
5. Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Lili Hambali Hasan, status diambil keterangan
6. Bupati Kendal, Jawa Tengah, Hendy Boedoro, tervonis
7. Bupati Pemalang, Jawa Tengah, M Machroes, status diambil keterangan
8. Bupati Semarang, Jawa Tengah, Bambang Guritno, sedang diadili
9. Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Begug Purnomosidi, status diambil keterangan
10. Bupati Madiun, Jawa Timur, H Djunaedi Mahendra, status tersangka
11. Bupati Magetan, Jawa Timur, Saleh Muljono, status tersangka
12. Bupati Malang, Jawa Timur, Sujud Pribadi, status diambil keterangan
13. Bupati Pamekasan, Jawa timur, Achmad Syafii Yasin, status diambil keterangan
14. Bupati Pasuruan, Jawa Timur, H. Jusbakir Aldjufri, status diambil keterangan
15. Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Wien Hendrarso, status diambil keterangan
16. Bupati Situbondo, Jawa Timur, Ismunarso, status tersangka
17. Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Morkes Effendi, status diambil keterangan
18. Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Milton Crosby, status diambil keterangan
19. Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Ardiansyah, status tersangka
20. Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Baharudin H Lisa, status diambil keterangan
21. Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Achmad Yuliansyah, status tersangka
22. Bupati Lamandau Bustani, Kalimantan Tengah, Hj Mahmud, status tersangka
23. Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani HR, sedang diadili
24. Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Yusran Aspar, status tersangka
25. Bupati Tulang Bawang, Lampung, Abdurachman Sarbini, status diambil keterangan
26. Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, Abu Bakar Ahmad, tervonis
27. Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Iskandar, status diambil keterangan
28. Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ibrahim Agustinus Medah, status tersangka
29. Bupati Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Christian Nehemia Dillak, status tersangka
30. Bupati Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Daniel Banunaeak, status diambil keterangan
31. Bupati Jayawijaya, Papua, David Agustein Hubi, status tersangka
32. Bupati Nabire, Papua, Drs Anselmus Petrus Youw, status tersangka
33. Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar, status tersangka
34. Bupati Mamasa, Sulawesi Barat, HM Said Saggaf, status diambil keterangan
35. Bupati Luwu, Sulawesi Selatan, Basmin Mattayang, status tersangka
36. Bupati Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Johanis Amping Situru, status tersangka
37. Bupati Morowali, Sulawesi Tengah, Andi Muhammad AB, status tersangka
38. Bupati Muaraenim, Sumatera Selatan, Kalamudin Djinab, status diambil keterangan
39. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Muhtadin Serai, status tersangka
40. Bupati Nias, Sumatera Utara, Bina B Bahaiak, status tersangka
41. Bupati Sleman, Yogyakarta, Ibnu Subiyanto, status saksi. (untuk saat ini status mereka mungkin sudah berubah, begitu juga dengan jumlah bupati yang bermasalah)
Lalu siapa raja sesungguhnya? Apakah Presiden, Gubernur atau Bupati/Walikota ? Jika menilik dan mengacu pada UU No.32 Tahun 2004, penulis melihat bahwa pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota memiliki paling banyak keuntungan. Memang, bila aktor pemerintahan ini bisa cukup bijak mengelola sumber daya yang ada, akan berdampak sangat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakuat. Namun, bila kebetulan yang menjadi Kepala Daerah adalah seorang yang haus kekuasaan, maka tinggal tunggu waktu. Akibat terlalu banyaknya daerah di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan secara mandiri, berdampak pada tidak adanya skema perencanaan nasional yang di implementasikan secara bijak di daerah. Hanya Indonesia tampaknya yang memberikan kewenangan hingga tingkat kabupaten (District (US) / Munipical (Aus) / Regency (UK) ), artinya Indonesia memiliki 516 + 1 (pemerintah pusat) tata perundangan yang berbeda.

Komentar ditutup.