Swasembada Beras, Sebuah Impian?

Posted: 29 Desember 2011 in opini

“control oil and you control the nations, control food and you control the people” (Henry Kissinger).

Indonesia adalah negara agraris dengan 70% dari total penduduk di pedesaan yang berjumlah 21.141. 273 rumah tangga, hidup dari pertanian. Sebagian besar adalah petani pangan berupa padi dan holtikultura. Sebagian lain di perkebunan, peternakan, hasil hutan dan perikanan. Kondisi yang demikian membuat Indonesia memiliki potensi yang cukup baik sebagai negara pengekspor beras atau setidaknya swasembada beras. Namun tidak demikian adanya. Berdasarkan data statistik, Indonesia termasuk negara yang “gemar” melakukan impor beras dari pada mengekspor beras. Ada apa ini????

Sumber:BPS dan The Rice Report, 2003

Sumber:BPS dan The Rice Report, 2003

Kemampuan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, relatif telah dan sedang menurun dengan sangat besar. Pada waktu ini Indonesia berada dalam keadaan “Rawan Pangan”, disamping semakin rendahnya (kualitatif dan kuantitatif) ketersediaan pangan, juga karena pangan untuk rakyat Indonesia sudah tergantung dari Supply luar negeri, dan ketergantungannya semakin besar. Sementara itu pasar pangan amat besar yang kita miliki diincar oleh produsen pangan luar negeri.

Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000

Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000

Permasalahan

Mengingat kondisi yang demikian, setidaknya ada beberapa persoalan yang terkait dengan kondisi pangan di Indonesia khususnya beras. Diantaranya : produktivitas yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk; rendahnya kualitas pengolahan (teknologi) pertanian; semakin menyempitnya lahan pertanian, karena semaraknya konversi lahan dari pertanian ke non pertanian (perumahan, industri, dls); rendahnya teknologi di bidang pertanian dan buruknya jejaring pasar.

Upaya meningkatkan produksi beras Indonesia

1. Meminimalisir konversi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penurunan kualitas lahan pertanian. Lahan pertanian di Indonesia sekitar 7,7 juta hektar. (Kebutuhan 11-15 juta hektar). Kecepatan konversi lahan pertanian berkisar antara 100-110 ribu hektar/tahun. Sementara itu produksi per hektar 4,6 ton, dengan demikian ada potensi kehilangan produksi padi 506.000 ton/tahun. Guna meminimalisir semakin maraknya konversi lahan tersebut, maka perlu penyusunan regulasi tata guna lahan yang baik. Bukan hanya itu, hal yang juga sangat penting adalah komitmen semua pihak untuk menegakkan regulasi tersebut.

2. Penelitian dan pengembangan teknologi dibidang pertanian. Perlunya adanya lembaga yang kompatible guna pengembangan teknologi di bidang pertanian, meliputi pembibitan/pembenihan, penemuan bibit unggul yang cepat panen, tahan hama dan yang lebih penting adalah sesuai dengan kondisi ekologis dan klimatologi Indonesia. Alsintan; penggunaan mesin pertanian yang sederhana dan terjangkau serta mudah digunakan. teknologi produksi, teknik budidaya dan inovasi teknologi terbaru dalam pertanian. Infrastruktur pertanian, pengembangan Jitut, Jidas, jalan usaha tani dan jalan produksi. Saprodi, pupuk yang pro lingkungan. Ketergesa-gesaan (cepat hijau, cepat panen) selama ini dikalangan petani memunculkan pupuk yang sepintas OK, tetapi dalam jangka waktu lama merusak kualitas tanah. Trend yang sedang berkembang saat ini dan perlu ditindaklanjuti dengan serius adalah penggunaan pupuk organik. Upaya tersebut perlu diikuti dengan usaha yang intens dari pemerintah untuk mensosialisasikan kepada petani. Memang ini bukanlah pekerjaan mudah, mengingat petani sudah terbiasa mapan dengan penggunaan pupuk kimia. Sehingga upaya kembali ke pupuk organik sama susahnya ketika pemerintah mengenalkan pupuk kimia kepada petani puluhan tahun yang lalu.

3. Peningkatan SDM dibidang pertanian. Realita yang ada, saat ini ada kecenderungan semakin rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Diantara alasan mereka adalah pertanian bukan merupakan lahan yang menjanjikan secara ekonomis, sehingga bukanlah merupakan profesi yang menarik. Hal ini merupakan ancaman serius bagi masa depan pertanian di Indonesia. Berdasar pada realita tersebut, maka perlu penyiapan tenaga pertanian terdidik yang terjun langsung ke lapangan (pelaku), bukan hanya penyiapan tenaga terdidik untuk terjun di lingkungan Perguruan Tinggi (dosen, pengamat, dls), birokrat dan tenaga advokasi lainnya di bidang pertanian.

4. Jejaring pasar. Ini perlu untuk mengangkat produk pertanian di mata dunia.

5. Terlepas dari semua itu, peran pemerintah melalui kebijakan pro pertanian yang serius merupakan sebuah keniscayaan.

Komentar ditutup.