DKP Rembang Bantah Terima Fee Dana KUB

Posted: 5 Januari 2012 in Semua Berita

Rembang – Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Rembang belakangan ini menjadi sorotan, karena diduga menerima fee dalam penyaluran bantuan kelompok usaha bersama untuk kaum nelayan.

Bagaimana tanggapan instansi tersebut ? Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan, Suparman membantah keras tudingan tersebut.
Suparman menegaskan instansinya tidak pernah menerima pemberian uang sepeserpun, apalagi sampai harus buru buru mengembalikan, ketika masalah ini ramai di desa Kabongan Lor Rembang. Kalau memang ada, tunjuk saja siapa aktor yang bermain. Justru menjelang penyaluran bantuan, pihaknya mengirimkan surat edaran kepada semua penerima, untuk menggunakan bantuan sesuai petunjuk dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Suparman juga memastikan siap, apabila sewaktu waktu dimintai keterangan petugas Reskrim Polres Rembang.
Menurutnya tak ada yang ditutup tutupi, karena Dinas Kelautan Dan Perikanan sudah berjalan pada ketentuan. Jika kemudian muncul dugaan pemalsuan data kelompok atau penyimpangan anggaran, tentu penyidik lebih tahu.

Dana bantuan kelompok usaha bersama (KUB) dibagikan tahun 2011 kepada 13 kelompok. Selain Kabongan Lor, tercatat dua KUB di desa Pasar Banggi Rembang, juga mendapatkan kucuran dana serupa, masing masing sebesar Rp 100 juta.

Kepala Desa Pasar Banggi, Rasno menjelaskan secara resmi telah memanggil ketua dan bendahara kelompok. Mereka sama sama menyebutkan tidak ada uang jatah untuk Dinas Kelautan Dan Perikanan.
Apalagi dana Rp 100 juta digunakan membeli alat tangkap ikan jenis dogol saja, masih kurang, sehingga nelayan tidak terpikirkan memberi fee.

Kasus dana bantuan kelompok usaha bersama (KUB) yang ditangani Polres Rembang, sementara baru di desa Kabongan Lor.
Kasat Reskrim Polres Rembang, AKP Moh. Bahrin mengatakan perlu tahapan cukup panjang menyidik dugaan penyimpangan anggaran, berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana umum, yang prosesnya jauh lebih cepat.
Kalau semua saksi sudah diperiksa, pihaknya masih harus meminta bantuan saksi ahli Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), guna menghitung kerugian keuangan negara, termasuk ada tidaknya fee atau gratifikasi.

Komentar ditutup.