Staf Ahli Bupati Rembang, Jabatan Bergengsi yang ditakuti

Posted: 5 Januari 2012 in opini

Pengertian dan Peran Penting Staf Ahli Bupati

Dalam perspektif kebijakan publik, staf ahli merupakan seorang analisis kebijakan yang berfungsi memberikan masukan atau rekomendasi (policy  adviser) yang biasanya dalam bentuk policy paper, kepada top manager. Pada tataran pemerintah daerah peran staf ahli adalah sebagai  policy adviser bagi Kepala Daerah. Kemampuan, ketrampilan dan kompetensi untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu strategis daerah serta mempunyai kompetensi kebijakan tingkat daerah,  menjadi sangat penting untuk dikuasai bagi seorang staf ahli.

Merujuk pada PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Pasal 36 ayat (3) disebutkan bahwa staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, bupati/walikota dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para staf ahli juga tak bisa lagi seenaknya mengatasnamakan kepala daerah. Mereka dikoordinir oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Secara struktural, staf ahli bupati/walikota masuk eselon II b. Tugas dan fungsi staf ahli sepenuhnya diserahkan kepada bupati. Syaratnya, tugas dan fungsi mereka harus di luar tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada.

Staf ahli berperan mengurai jalur birokrasi yang berbelit-belit jika seorang kepala daerah ingin menjalankan program. Jika semata-mata mengandalkan birokrat, bisa saja program kepala daerah tidak terlaksana dengan baik[i].

Paling tidak ada 3 (tiga) alasan mengapa keberadaan staf ahli  pemerintah daerah diperlukan : (1) Meningkatnya kompleksitas persoalan  yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah; (2) Adopsi nilai-nilai  demokrasi yang membuat pemerintah daerah harus makin transparan,  responsif dan partisipatif di dalam membuat kebijakan; (3) Makin  terbatasnya berbagai sumberdaya yang menuntut penggunaan sumberdaya tersebut secara bijak dengan perumusan kebijakan yang akurat.

Staf Ahli ditentukan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang. Sedangkan pembagiannya adalah Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Staf Ahli Bidang Keuangan & Ekonomi, Staf Ahli Bidang Politik & Hukum dan Staf ahli Bidang Pembangunan.

Sudahkah Staf Ahli Diberdayakan dengan Optimal oleh Bupati?

Melihat peran dan fungsinya yang startegis, sebutan sebagai staf ahli bupati sebenarnya cukup mentereng, karena merupakan “otak” atau “konsultan” Kepala Daerah dibidang tertentu atau bisa disebut juga tim kreator pada pemerintah daerah. Namun demikian ternyata masih banyak pejabat daerah yang enggan  menyandangnya bahkan malah dianggap sebagai jabatan yang harus dihindari.

Di banyak daerah menempati posisi ini malah dianggap sebagai akhir dari segalanya.

Ada anggapan yang berkembang, bahwa jabatan staf ahli ditafsirkan masuk kotak. Namun ada juga yang menganggap jadi staf ahli artinya sedang diparkir sementara, sambil menunggu jabatan SKPD yang lowong. Setelah ada jabatan yang lowong, maka pejabat yang bersangkutan dikembalikan ke SKPD.  Anggapan ini meskipun tidak bisa dianggap benar, namun tidak semuanya salah. Praktek dilapangan banyak ditemui bahwa staf ahli diisi oleh PNS yang sebelumnya menjadi top leader pada SKPD teknis. Di Rembang misalnya, hampir semua staf ahlinya adalah “mantan” pejabat (top leader) pada  SKPD. Misalnya saja mantan kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang, atau dimasa lampau (sudah pensiun) ada mantan kepala BAPPEDA dan mantan kepala BKD Kabupaten Rembang.

Ada kesan yang ditangkap oleh public, seolah-olah jabatan staf ahli hanyalah merupakan wadah bagi para pejabat yang tidak tertampung dalam SOTK atau tidak disukai oleh kepala daerah.

Terlepas dari pandangan miring tersebut, keberadaan staf ahli bupati tetap penting demi tertib administrasi.

Kehadiran staf ahli membuat terang sesuatu bagi kepala daerah[ii]. Tentunya jika diberdayakan oleh kepala daerah.


[i] Pengamat pemerintahan daerah dari Universitas Indonesia, Irfan Ridwan Maksum

[ii] ibid

Komentar ditutup.