Kades di Rembang Mengancam Pemkab, akan Kembalikan Kendaraan Dinas dan Stempel

Posted: 13 Januari 2012 in politik, Semua Berita

Hasil Pertemuan Kades se-Kabupaten Rembang dengan Pemkab. Rembang 

Berita Rembang, Kota–Demo kepala desa se-Kabupaten Rembang yang sempat memacetkan jalur pantura pada Kamis (12 Januari 2012) tersebut menuntut tunjangan perangkat desa yang sudah berbulan-bulan belum dibayarkan. ” kami berbulan-bulan bekerja tanpa bayaran. Padahal pemerintah selalu menuntut kami memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat”, tegas Hadi Susanto Ketua Guru Pandawa (paguyuban kepala desa se-Kabupaten Rembang) saat aksi kemarin. Para Kades mengultimatum Pemkab Rembang untuk mencairkan tunjangan, paling tidak dua minggu setelah pertemuan kemarin.  Selain menuntut pencairan tunjangan, demo juga mempertanyakan kedudukan kepala desa. “Banyak proyek yang masuk ke desa tanpa sepengetahuan kepala desa. Ini bukti bahwa Pemkab seolah mengebiri keberadaan pemerintah desa”, lanjut Hadi.

“Jika hingga dua minggu setelah pertemuan ini Pemkab belum memberikan satupun tuntutan kami, maka sepeda motor sebagai kendaraan dinas kepala desa dan stempel akan kami kembalikan ke Pemkab. agar pelayanan di desa lumpuh”, tegas Hadi Susanto.

Menanggapi tuntutan tunjangan Kades dan perangkat, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Rembang Drs. Subakti menjanjikan akan segera membayar tunjangan yang terutang pada tahun 2011 dan 2012.

“Tunjangan Kades dan perangkatnya sudah terakomodir dan saat ini sedang dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Ketika DPA sudah disetujui dan ditandatangani bupati, maka akan segera dilakukan pencairan termin pertama”, terangnya.

Sedangkan menyoal proyek yang masuk ke desa tanpa sepengetahuan kades, Subakti sudah mengajukan permohonan penjelasan kepada pemerintah pusat. ” Kami sudah mengajukan permohonan penjelasan tentang kedudukan pemerintah desa dalam pengadaan barang dan jasa untuk desa kepada Pemerintah Pusat melalui surat yang ditandatangani bupati dan disampaikan melalui gubernur dan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”, terangnya.

Komentar ditutup.