PTUN, Solusi Jika Masyarakat Dirugikan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara

Posted: 16 Mei 2012 in opini
Tag:, , , , , , ,

Kekompleksitasan urusan penyelenggara negara tidak jarang menyita perhatian, dan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penyelenggara negara baik dari aspek sumberdaya manusia maupun sumber pembiayaan, sering kali penyelenggara negara lalai dalam memenuhi seluruh kewajiban baik yang dimuat dalam Konstitusi (UUD 1945), peraturan PerUUan tertulis lainnya, maupun norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Kelalaian yang dilakukan oleh negara beserta penyelanggara lainnya dapat saja berupa abuse of power (penyelahgunaan kekuasaan) baik yang bersifat aktif (act by commission) maupun yang bersifat pasif (act by ommission) atau pembiaran terhadap timbulnya kerugian materriil maupun formil yang diderita oleh warga negara secara berkelanjutan.
Di satu sisi, adanya pengakuan dan jaminan atas hak asasi warga negara yang semakin kuat menjadikan kedudukan hukum warga negara semakin kuat pula ketika vis a vis penyelenggara negara. Dengan demikian, ketika warga negara merasa hak-haknya dirugikan oleh penyelanggara negara, maka advokasi yang dilakukan oleh warga negara melalui jalur litigasi semakin beragam.
Jika dahulu warga negara menggunakan mekanisme Class Action untuk menggugat pihak lain yang dinilai melakukan kerugian materiil dan formil baik secara bersama-sama maupun diwakili oleh ornop (legal standing), namun dewasa ini juga mencoba jenis gugatan yang lain yang biasa dipraktekkan di negara-negara Common Law yaitu Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) atau yang di negara Eropa Kontinantal dikenal sebagai Actio Popularis.

Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( pasal 1 angka 10 Undang—undang Nomor 51 Tahun 2009.
Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara
2. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Obyek Sengketa Tata Usaha Negara
1. Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat/didaerah
2. Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi ( pasal 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008)
Para Pihak dalam Sengketa TUN
Penggugat : Orang/badan hukum Perdata;
Tergugat : Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang/badan hukum perdata.
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan
( pasal 2 UU Nomor 9 tahun 2004)
1. Keputusan TUN hukum perdata
2. Keputusan TUN yang bersifat umum
3. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan
4. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peratuaran peruandang-undangan lain yang bersifat pidana;
5. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan TUN mengenai tata usaha TNI;
7. Keputusan KPU, baik dipusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum
Keputusan TUN Fiktif Negatif
Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya dan jangka waktunya ditentukan oleh undang-undang telah lewat, maka dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud (Psl 3 UU Nomor 5 Tahun 1986).
Tenggang waktu mengajukan
1. 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima/diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat TUN ( psl 55 UU Nomor 5 Tahun 1986).
2. 14 (empat belas ) hari setelah diterimanya putusan ajudikasi dari Komisi Informasi ( psl 48 ayat(1) UU Nomor 18 Tahun 2008).
Putusan dapat berupa;
1. Gugatan ditolak;
2. Gugatan dikabulkan;
3. Gugatan tidak diterima;
4. Gugatan gugur;
Apabila gugatan dikabulkan, ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN, berupa:
1. Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan
2. Mewajibkan menerbitkan keputusan yang baru
3. Mewajibkan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Psl 3 UU Nomor 5 Tahun 1986;
4. Membayar ganti rugi;
5. Merehabilitasi;
Upaya hukum
1. Terdiri dari;
a. Upaya hukum biasa, berupa banding dan kasasi;
b. Upaya hukum luar biasa berupa PK;
2. Permohonan banding 14 hari setelah putusan dibacakan/diberitahukan

Komentar ditutup.