Arsip untuk Agustus, 2013

Upaya yang dilakukan Dandung, tersangka kasus korupsi pengadaan buku ajar di Rembang Jawa Tengah mengajukan pensiun dini – – setelah menjadi tersangka– sudah sering dilakukan oleh para pendahulunya diberbagai daerah. (baca: Pensiun Dini Modus Baru PNS Bermasalah)
Perilaku yang satu ini tentu bukan tanpa alasan dan pastinya sudah direncanakan dengan seksama. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik ini, merujuk PP 4/1966 (kalau sudah ada aturan barunya bisa di share) seorang PNS akan diberhentikan secara tidak hormat jika dipidana penjara (yang telah berkekuatan hukum tetap) dengan ancaman hukuman
lebih dari empat tahun. Ini diatur dalam Pasal 8 terhadap jenis tindak pidana umum. Wah, kalau untuk kasus pidana korupsi bisa semakin berat aturannya.

Artinya, mereka tidak akan memperoleh hak pensiun sebagaimana PNS terhormat (hanya pembeda istilah untuk yang bermasalah, hehehehe…).
Nah, agar tidak bernasib demikian, mereka buru buru mendahului lewat pensiun dini.

bedakan ya pensiun dini dengan mengundurkan diri sebagai perasaan malu karena tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Karena yang pertama hanya takut miskin, sedangkan yang kedua jempol, karena tahu diri namanya.

Ada kekhawatiran saya, jika modus pensiun dini model beginian dibiarkan. PERTAMA, itu solusi nikmat yang bisa di contoh para yunior. Bersalah, merugikan negara, bebas dari penjara bisa nyoret tiap bulan. Hmmmm….
Klu ukurannya cuma usia dan masa kerja, rata2 pejabat pelaku korupsi ya pasti memenuhi syarat. Sebab rata rata mereka sudah duduk sebagai kepala dinas atau badan, asisten sekda, bahkan sekda. Artinya pasti sudah tua tua dikit dan kerja sudah lama…

Yang KEDUA, sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan upaya pemiskinan koruptor. Itu… loo.., yang meskipun oleh KPK bukan pelanggaran HAM, namun oleh sebagian orang sebaliknya.

Jadi inget kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Begini katanya, (lebih…)

Iklan

“Beragam regulasipun telah disiapkan sebagai perangkat legal formal agar para pelaku usaha itu tidak semena- mena menanamkan investasinya di kota kita tercinta ini. Atau, agar para pemangku kepentingan di Rembang juga tidak serta merta dengan mudah mengeluarkan “titah” mempersilahkan mereka (para investor) mengais rezeki disini.”

Isu lingkungan selalu menjadi hal yang menarik. Tentunya bukan sesuatu yang mengada-ada, karena bagaimanapun kelestarian lingkungan menjadi kebutuhan semua orang.

Pentingnya upaya pelestarian ini yang mengharuskan para investor yang datang ke Rembang tak luput dari kewajiban mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian, melalui mekanisme perijinan. Harus diingat, perijinan selain memiliki fungsi “thethek mbengek”, fungsi utamanya adalah sebagai filter, upaya ketat untuk melakukan penyaringan agar usaha-usaha yang akan beroperasi di Rembang tidak memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan ekosistem/lingkungan.

Beragam regulasipun telah disiapkan, sebagai perangkat legal formal agar para pelaku usaha itu tidak semena- mena menanamkan investasinya di kota kita tercinta ini.Atau, agar para pemangku kepentingan di Rembang juga tidak serta merta dengan mudah mengeluarkan “titah”, mempersilahkan mereka (para investor) mengais rezeki disini.

Salah satu regulasi tersebut adalah Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Perda ini merupakan “kamus besar” yang mengatur peruntukan pembagian wilayah di Kabupaten Rembang yang wajib ditatai oleh semua pihak. Kata kuncinya semua pihak harus dan wajib “KOMITMEN”.

Namun, keseriusan terhadap komitmen ini memicu pro kontra. Sebagian meragukan keseriusan Pemerintah Kabupaten Rembang menjaga komitmen menegakkan Perda ini. Sebagian yang lain menganggap Pemda Rembang tebang pilih dalam soal yang satu ini. Bukan anggapan yang berlebihan memang, sebut saja, rencana pendirian pabrik semen di Rembang yang memicu pro kontra dan oleh sebagain kelompok dianggap melanggar RTRW.

DAN yang terbaru, adalah sebuah pabrik yang lokasi pendiriannya perlu dikaji ulang dari sisi tata ruang. Adalah PT. Sumber Mina Bahari, sebuah perusahaan yang kabarnya bergerak di bidang perikanan, terletak di jalur pantura km. 38. Perusahaan ini seminggu yang lalu telah merekrut karyawan.

Awal berdirinya berhembus kabar, terjadi polemik tentang perijinannya. Hal yang lumrah menurut kami jika tarik ulur itu terjadi, mengingat lokasi perusahaan ini memang mengingkari aturan tentang garis sempadan (baik sungai dan pantai).

Sebagaimana diatur dalam Perda RTRW, yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi” adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.
Masih menurut Perda ini, Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar adalah 100 (seratus) meter, untuk sungai kecil 50 (lima puluh) meter. Yang dimaksud dengan “Sungai Kecil” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 km2 (lima ratus) kilometer persegi.

Sedangkan “kawasan sempadan pantai” adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Fakta dilapangan, berdasarkan pengamatan kami, lokasi perusahaan berdiri persis disamping sungai (hampir tak memiliki jarak). Dari sisi pantaipun, gedung yang baru saja selesai dibangun ini, terletak persis dekat pantai dengan jarak kurang dari sebagaimana yang diatur dalam perda RTRW, yaitu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Tentu kita berharap, Pemda melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) yang digawangi oleh Hamzah Fathoni, SH, M.Kn Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, memiliki keberanian berkata “TIDAK”, terhadap semua bentuk usaha yang melanggar kaidah keruangan. Dengan tidak perlu mengindahkan siapa yang berdiri dibelakangnya…..
INGAT, ALAM BUKAN WARISAN, TAPI TITIPAN ANAK
CUCU……