MENGGUGAT KOMITMEN PENEGAKAN PERDA RTRW, CATATAN ATAS PT. SUMBER MINA BAHARI

Posted: 7 Agustus 2013 in ekonomi, opini, politik
Tag:, , , ,

“Beragam regulasipun telah disiapkan sebagai perangkat legal formal agar para pelaku usaha itu tidak semena- mena menanamkan investasinya di kota kita tercinta ini. Atau, agar para pemangku kepentingan di Rembang juga tidak serta merta dengan mudah mengeluarkan “titah” mempersilahkan mereka (para investor) mengais rezeki disini.”

Isu lingkungan selalu menjadi hal yang menarik. Tentunya bukan sesuatu yang mengada-ada, karena bagaimanapun kelestarian lingkungan menjadi kebutuhan semua orang.

Pentingnya upaya pelestarian ini yang mengharuskan para investor yang datang ke Rembang tak luput dari kewajiban mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian, melalui mekanisme perijinan. Harus diingat, perijinan selain memiliki fungsi “thethek mbengek”, fungsi utamanya adalah sebagai filter, upaya ketat untuk melakukan penyaringan agar usaha-usaha yang akan beroperasi di Rembang tidak memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan ekosistem/lingkungan.

Beragam regulasipun telah disiapkan, sebagai perangkat legal formal agar para pelaku usaha itu tidak semena- mena menanamkan investasinya di kota kita tercinta ini.Atau, agar para pemangku kepentingan di Rembang juga tidak serta merta dengan mudah mengeluarkan “titah”, mempersilahkan mereka (para investor) mengais rezeki disini.

Salah satu regulasi tersebut adalah Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Perda ini merupakan “kamus besar” yang mengatur peruntukan pembagian wilayah di Kabupaten Rembang yang wajib ditatai oleh semua pihak. Kata kuncinya semua pihak harus dan wajib “KOMITMEN”.

Namun, keseriusan terhadap komitmen ini memicu pro kontra. Sebagian meragukan keseriusan Pemerintah Kabupaten Rembang menjaga komitmen menegakkan Perda ini. Sebagian yang lain menganggap Pemda Rembang tebang pilih dalam soal yang satu ini. Bukan anggapan yang berlebihan memang, sebut saja, rencana pendirian pabrik semen di Rembang yang memicu pro kontra dan oleh sebagain kelompok dianggap melanggar RTRW.

DAN yang terbaru, adalah sebuah pabrik yang lokasi pendiriannya perlu dikaji ulang dari sisi tata ruang. Adalah PT. Sumber Mina Bahari, sebuah perusahaan yang kabarnya bergerak di bidang perikanan, terletak di jalur pantura km. 38. Perusahaan ini seminggu yang lalu telah merekrut karyawan.

Awal berdirinya berhembus kabar, terjadi polemik tentang perijinannya. Hal yang lumrah menurut kami jika tarik ulur itu terjadi, mengingat lokasi perusahaan ini memang mengingkari aturan tentang garis sempadan (baik sungai dan pantai).

Sebagaimana diatur dalam Perda RTRW, yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi” adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.
Masih menurut Perda ini, Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar adalah 100 (seratus) meter, untuk sungai kecil 50 (lima puluh) meter. Yang dimaksud dengan “Sungai Kecil” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 km2 (lima ratus) kilometer persegi.

Sedangkan “kawasan sempadan pantai” adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Fakta dilapangan, berdasarkan pengamatan kami, lokasi perusahaan berdiri persis disamping sungai (hampir tak memiliki jarak). Dari sisi pantaipun, gedung yang baru saja selesai dibangun ini, terletak persis dekat pantai dengan jarak kurang dari sebagaimana yang diatur dalam perda RTRW, yaitu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Tentu kita berharap, Pemda melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) yang digawangi oleh Hamzah Fathoni, SH, M.Kn Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, memiliki keberanian berkata “TIDAK”, terhadap semua bentuk usaha yang melanggar kaidah keruangan. Dengan tidak perlu mengindahkan siapa yang berdiri dibelakangnya…..
INGAT, ALAM BUKAN WARISAN, TAPI TITIPAN ANAK
CUCU……

Komentar ditutup.