ADA APA DIBALIK PENSIUN DINI PARA PNS TERJERAT KASUS KORUPSI??

Posted: 29 Agustus 2013 in opini, politik
Tag:, , , ,

Upaya yang dilakukan Dandung, tersangka kasus korupsi pengadaan buku ajar di Rembang Jawa Tengah mengajukan pensiun dini – – setelah menjadi tersangka– sudah sering dilakukan oleh para pendahulunya diberbagai daerah. (baca: Pensiun Dini Modus Baru PNS Bermasalah)
Perilaku yang satu ini tentu bukan tanpa alasan dan pastinya sudah direncanakan dengan seksama. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik ini, merujuk PP 4/1966 (kalau sudah ada aturan barunya bisa di share) seorang PNS akan diberhentikan secara tidak hormat jika dipidana penjara (yang telah berkekuatan hukum tetap) dengan ancaman hukuman
lebih dari empat tahun. Ini diatur dalam Pasal 8 terhadap jenis tindak pidana umum. Wah, kalau untuk kasus pidana korupsi bisa semakin berat aturannya.

Artinya, mereka tidak akan memperoleh hak pensiun sebagaimana PNS terhormat (hanya pembeda istilah untuk yang bermasalah, hehehehe…).
Nah, agar tidak bernasib demikian, mereka buru buru mendahului lewat pensiun dini.

bedakan ya pensiun dini dengan mengundurkan diri sebagai perasaan malu karena tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Karena yang pertama hanya takut miskin, sedangkan yang kedua jempol, karena tahu diri namanya.

Ada kekhawatiran saya, jika modus pensiun dini model beginian dibiarkan. PERTAMA, itu solusi nikmat yang bisa di contoh para yunior. Bersalah, merugikan negara, bebas dari penjara bisa nyoret tiap bulan. Hmmmm….
Klu ukurannya cuma usia dan masa kerja, rata2 pejabat pelaku korupsi ya pasti memenuhi syarat. Sebab rata rata mereka sudah duduk sebagai kepala dinas atau badan, asisten sekda, bahkan sekda. Artinya pasti sudah tua tua dikit dan kerja sudah lama…

Yang KEDUA, sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan upaya pemiskinan koruptor. Itu… loo.., yang meskipun oleh KPK bukan pelanggaran HAM, namun oleh sebagian orang sebaliknya.

Jadi inget kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Begini katanya, “Justru pelaku korupsi itulah yang bisa disebut sebagai pelanggar HAM, karena perbuatannya bukan hanya merugikan negara, melainkan juga dapat mengganggu perekonomian masyarakat,”. Saat di Medan, Bulan Juni 2013 sebagaimana dikutip (antaranews[dot]com).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s