PENERIMAAN CPNS REMBANG, SEBUAH CATATAN KELABU

Peneliti senior Indonesia Corruption Watch
(ICW), Febri Hendri, menyatakan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) rawan praktik suap.Oleh karena itu, harus ada pengawasan dalam proses seleksi.

“Praktik suap pasti ada, tinggal prosedur penerimaannya diawasi,” kata Febri dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta, Minggu (1/9).

Menurutnya, jika ada praktik suap dalam proses penerimaan CPNS maka ICW akan segera melakukan investigasi. “Kalau ada bukti maka akan dilanjutkan ke tindak pidana,” katanya. Jpnn[dot].

CARUT MARUT SELEKSI CPNS REMBANG

Dugaan perilaku curang penerimaan CPNS bukan barang baru bagi publik.

Di Rembang, proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2009 sempat membuat gerah anggota dewan, yang berujung pada bergulirnya persetujuan hak interpelasi 17 anggota DPRD Rembang, Suaramerdeka [dot] februari 2010.

Sebulan sebelumnya, Forum Partisipasi Publik Rembang (FPPR) menggelar hearing dengan pimpinan DPRD, pada Jumat (29/1).
Dalam hearing itu, FPPR menyerahkan tiga nama berinisial CK, DR dan NW yang tidak
lolos seleksi administrasi, namun dinyatakan lolos seleksi CPNS, sebagaimana termaktub dalam keputusan ketua panitia seleksi tanggal 17 November 2009, yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang Hamzah Fathoni SH MKn.

Tak kunjung selesai, terhadap persoalan yang sama, Lespem Rembang melaporkan dugaan praktik suap CPNS di Kabupaten Rembang ke KPK tanggal 8 Maret 2010. Laporan temuan data dan fakta baru juga telah disampaikan ke KPK, Intenational Corruption Watch (ICW), serta Kemenpan dan Reformasi Birokrasi RI, pada tahun yang sama. Suaramerdeka [dot], Februari 2011.

Lagi lagi seperti aroma (maaf) kentut, dugaan kong kalikong ini hanya bisa tercium baunya, tapi tidak juga terselesaikan.

Lagi – lagi pula, akhirnya ujung ujungnya, HANYA, GUR, CUKUP dua orang Kades (Kepala Desa) yang ada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,dijebloskan ke penjara oleh Polres Rembang. Pasalnya, keduanya melakukan tindak pidana penipuan dengan modus meloloskan CPNS (Calon PEGAWAI Negeri Sipil).

Kedua Kades tersebut adalah Leg (43), Kades Pragu Kecamatan Sulang dan San (42), Kades Mondoteko, Kecamatan Rembang. Lensaindonesia[dot] com, Maret 2012.

Siapa sebenarnya di balik, seremonial penerimaan CPNS?? 

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di singkat BAPERJAKAT. Badan bentukan bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian ini diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota para pejabat eselon II. Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian.

Biasanya, ketua panitia seleksi penerimaan CPNS adalah juga ketua Baperjakat, yang di Rembang (CPNS 2009) di jabat oleh sekda, Hamzah Fathoni, SH, M.Kn.

Berbicara Baperjakat, lembaga ini eksistensinya hanyalah formalitas. Hal ini disampaikan sendiri oleh Kasubdit Peraturan Perundang- Undangan BKN, Sukamto di Jakarta, Jumat (9/11/12), linggapos[dot] com. Dalam banyak hal bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian masih memonopoli, dan Baperjakat hanya formalitas, demikian katanya.

Nah, mau dimonopoli atau tidak itu soal pilihan. Pastinya, jabatan selaku ketua memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Baik sebagai ketua panitia penerimaan CPNS maupun ketua Baperjakat. Karena pada jabatan itu selalu ada peluang untuk dimanfaatkan guna sebesar besarnya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok.

Semoga kedepan mekanisme rekrutmen CPNS lebih berkualitas. Dan semoga pula, bukan hanya pelaku rendahan yang di mintai pertanggungjawaban.
Salam….

sumber : http://www.berita-rembang.tk

Komentar ditutup.