Posts Tagged ‘pengadaan barang dan jasa’

Guna memastikan bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh sumberdaya yang profesional, maka Pemerintah mewajibkan bagi pengelola pengadaan barang dan jasa bersertifikat. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sertifikat Keahlian pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah adalah bukti memiliki kompetensi dan Kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2012 telah memiliki ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah bersertifikat sebanyak 223 orang.

Berikut adalah daftar nama (diurutkan berdasarkan abjad) ahli pengadaan barang/jasa bersertifikat di Kabupaten Rembang:

Daftar nama ahli pengadaan bersertifikat

Rembang – Sempat tertinggal dengan sejumlah daerah lain di Jawa Tengah, Pemkab Rembang mulai mempercepat proses Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menciptakan lelang proyek yang efektif, hemat anggaran, transparan dan bersih dari unsur unsur korupsi, kolusi, nepotisme.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kab. Rembang, Andi Dimyanto mengatakan peralatan server LPSE sudah siap, tinggal mematangkan pelatihan petugas, diawali pada Senin siang (30 Januari 2012).

Selain itu, pihaknya juga butuh data seluruh rekanan di Indonesia. Tahap pertama menyelesaikan rincian 400-an rekanan se-Kab. Rembang yang tergabung dalam 24 asosiasi.

Perwakilan asosiasi akan diundang untuk mendapatkan gambaran lelang elektronik. Mereka harus mendaftarkan diri dulu, supaya mengetahui tata cara mengikuti lelang di alamat lpse.rembangkab.go.id

Kalau tidak mengetahui ID pengguna maupun password, tentu rekanan tidak akan bisa masuk sebagai peserta tender lelang.

Andi Dimyanto menargetkan awal bulan Maret mendatang, sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sudah bisa dioperasikan. Dishubkominfo hanya sebatas menangani peralatannya saja, sedangkan tahapan selama lelang tetap dipegang oleh sebuah unit lelang bentukan Pemkab Rembang.

Sementara itu Rohmat Jayadi, salah satu rekanan asal Semarang mendesak Pemkab Rembang segera membuka LPSE, karena merupakan amanat dari peraturan presiden tentang pengadaan barang dan (lebih…)